Banjarnegara, 15 Juni 2025 — Suara Rakyat Bawah,
Proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Dusun Ribug, Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara menuai sorotan tajam dari masyarakat. Jalan yang seharusnya menjadi akses vital bagi petani untuk mengangkut hasil pertanian mereka ke pasar kini justru menyisakan masalah. Salah satu sisi jalan dilaporkan mengalami longsor cukup parah dan belum mendapat penanganan serius dari pemerintah desa.
Warga Dusun Ribug menyampaikan kekhawatirannya atas lambatnya penyelesaian infrastruktur tersebut. Mereka menilai pemerintah desa terkesan membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut, padahal jalan tersebut merupakan urat nadi ekonomi bagi para petani di wilayah itu.
“Sudah beberapa kali kami sampaikan keluhan ini, tapi belum juga ada kejelasan dari pihak desa. Kalau dibiarkan, jalan bisa putus total, dan kami yang rugi,” ujar salah satu warga yang lahannya berada di sekitar proyek.
Menurut warga, proyek JUT tersebut semula dijanjikan akan dilengkapi dengan turap untuk menahan tebing dan mencegah longsor. Namun kenyataannya, pembangunan turap itu belum juga terealisasi, bahkan nyaris tidak ada aktivitas lanjutan di lokasi dalam beberapa pekan terakhir. Warga pun bertanya-tanya soal transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Menanggapi keluhan masyarakat, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Banjarnegara, Slamet Wahyudi, angkat bicara. Ia menilai perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap program pembangunan yang menggunakan anggaran negara, terutama di tingkat desa.
“LSM GMBI akan terus menjalankan fungsi lembaga kami sebagai kontrol sosial. Pembangunan desa harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan malah menimbulkan kekecewaan dan kerugian. Jika memang ada indikasi kelalaian atau penyimpangan, kami akan kawal dan dorong agar instansi terkait turun tangan,” tegas Slamet.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah desa tidak menutup mata terhadap laporan warga, apalagi jika menyangkut keselamatan dan akses ekonomi masyarakat. “Kami tidak mencari sensasi, tapi memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang layak dan sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak desa Punggelan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat dan perkembangan proyek JUT tersebut.
Masyarakat berharap perhatian lebih dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pertanian yang membidangi infrastruktur pertanian, agar segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah nyata untuk memperbaiki kondisi jalan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah.
