Banjarnegara – 23 Mei 2025 – Suara Rakyat Bawah
Dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan sekaligus melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik di tingkat desa, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Banjarnegara, Slamet Wahyudi, melakukan kunjungan silaturahmi ke Balai Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan. Kunjungan tersebut dilakukan pada pukul 08.30 WIB, yang notabene sudah masuk dalam jam kerja resmi aparatur desa.
Namun, dalam kunjungan tersebut, Slamet mengaku menyayangkan kondisi yang ia temui. Meski hari sudah terang, lampu-lampu di bagian depan balai desa masih menyala, yang menurutnya mencerminkan pemborosan energi. Lebih dari itu, yang paling memprihatinkan adalah tidak tampaknya kehadiran satu pun perangkat desa di lokasi saat itu.
“Saya datang ke sini dalam rangka silaturahmi dan ingin mendengar langsung aspirasi serta dinamika pelayanan publik dari pihak desa. Tapi begitu sampai, kondisi kantor desa masih kosong, lampu masih menyala, dan belum terlihat tanda-tanda aktivitas pemerintahan. Ini tentu sangat disayangkan,” ujar Slamet Wahyudi saat dikonfirmasi di lokasi.
Menurut Slamet, keberadaan aparatur desa seharusnya menjadi simbol dari keterbukaan dan kesiapan pelayanan kepada masyarakat. Ketidaktertiban dalam mematuhi jam kerja, kata dia, merupakan bentuk kelalaian yang bisa berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal kalau perangkat desanya saja tidak hadir sesuai jadwal? Ini bukan hanya soal kedisiplinan internal, tapi juga menyangkut hak publik atas pelayanan yang cepat dan tepat,” tambahnya.
Slamet menegaskan bahwa LSM GMBI sebagai organisasi sosial kontrol akan terus mengawasi jalannya pemerintahan di semua tingkatan, termasuk di desa-desa, agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi kinerja aparatur pemerintahan. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat penting dalam mendorong lahirnya budaya birokrasi yang jujur, disiplin, dan melayani sepenuh hati.
“Kami di GMBI tidak hanya mengkritik, tetapi juga membuka ruang dialog. Kami siap duduk bersama dengan pihak desa jika memang ada kendala atau hambatan yang perlu dibahas secara terbuka demi perbaikan bersama,” tegas Slamet.
Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, GMBI Distrik Banjarnegara berencana mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Kecamatan Punggelan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Banjarnegara, untuk menyampaikan hasil pemantauan dan mendorong pembinaan terhadap desa-desa yang masih belum tertib menjalankan pelayanan publik.
